KOTABARU – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengamankan lima orang terduga pelaku pertambangan tanpa izin (PETI) beserta enam unit excavator di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Rabu (11/11/2026). Penindakan tersebut dilakukan setelah tim menemukan aktivitas pertambangan ilegal saat melakukan verifikasi di sekitar wilayah izin PT KEL.
Penemuan aktivitas PETI itu bermula ketika tim Satgas PKH melakukan pemeriksaan lapangan dan mendapati sejumlah alat berat excavator tengah digunakan untuk kegiatan pertambangan. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas segera melakukan pengamanan terhadap orang-orang yang diduga terlibat beserta alat berat yang berada di lokasi.
Proses penindakan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran. Sejumlah terduga pelaku berupaya melarikan diri dengan menyeberangi sungai untuk menghindari petugas. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan. Lima orang akhirnya diamankan bersama enam unit excavator yang diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan tanpa izin.
Selanjutnya, seluruh terduga pelaku dan barang bukti diserahkan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penanganan perkara kini menjadi kewenangan aparat kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aktivitas pertambangan tanpa izin menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain berpotensi menimbulkan kerugian negara, kegiatan tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, perubahan bentang alam, sedimentasi sungai, serta terganggunya keseimbangan ekosistem, terutama apabila dilakukan tanpa pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang memadai.
Penindakan di Kotabaru ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas ilegal di wilayah yang menjadi perhatian Satgas PKH. Verifikasi lapangan menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi dugaan pelanggaran sekaligus memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum.
Melalui penindakan tersebut, Satgas PKH menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan. Penegakan hukum diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga menjadi upaya menjaga kawasan hutan dan sumber daya alam Indonesia agar tetap terlindungi.




Komentar