Perlindungan hutan kini menjadi salah satu agenda penting dalam diplomasi iklim dunia. Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, deforestasi, dan kerusakan ekosistem, Indonesia kembali membawa komitmen pelestarian hutan ke panggung internasional melalui Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 atau COP31 yang berlangsung di Antalya, Türkiye, November 2026. Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan bahwa menjaga hutan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan bagian penting dari ketahanan pangan, air, dan pembangunan nasional.
Salah satu langkah penting Indonesia adalah bergabung dengan Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) pada 12 November 2026. Kemitraan internasional ini membuka ruang kerja sama dalam memperkuat perlindungan hutan, mengurangi deforestasi, serta mendorong pembiayaan iklim. Pemerintah Indonesia juga menawarkan tiga fokus kerja sama, yakni penguatan pasar karbon hutan berintegritas tinggi, kepastian hak atas lahan dan pengakuan hutan adat, serta pertukaran pengetahuan mengenai pengelolaan gambut dan mangrove.
Komitmen tersebut sejalan dengan target Indonesia’s Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 atau FOLU Net Sink 2030. Program ini menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi gas rumah kaca lebih besar daripada emisi yang dihasilkan pada 2030. Upaya yang dilakukan mencakup perlindungan hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, rehabilitasi ekosistem, serta pemulihan lahan gambut dan mangrove yang mengalami kerusakan.
Dalam forum COP31, Indonesia juga menyoroti pentingnya pembiayaan iklim internasional yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah menilai negara-negara pemilik hutan tropis telah memberikan manfaat ekologis bagi dunia sehingga upaya menjaga hutan perlu mendapatkan dukungan pendanaan yang sepadan. Indonesia turut menegaskan komitmen investasi sebesar 1 miliar dolar AS untuk Tropical Forest Forever Facility (TFFF), dengan harapan pembiayaan tersebut dapat mendukung perlindungan hutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Di sisi lain, perlindungan hutan tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat lokal dan masyarakat adat. Pemerintah menyampaikan bahwa program Perhutanan Sosial telah memberikan akses pengelolaan lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat, dengan manfaat bagi sekitar 1,4 juta keluarga. Kebijakan ini diharapkan mampu mempertemukan kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga bagian penting dari penjaga ekosistem.
Meski demikian, berbagai komitmen internasional tersebut masih menghadapi tantangan besar. Deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, alih fungsi kawasan hutan, serta konflik penguasaan lahan menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan konsisten. Tantangan lainnya adalah memastikan pembiayaan iklim benar-benar tersalurkan untuk kegiatan perlindungan dan pemulihan ekosistem, bukan berhenti pada kesepakatan dan pengumuman di forum internasional. Karena itu, keberhasilan diplomasi lingkungan harus dapat diukur melalui perubahan nyata di tingkat tapak.
COP31 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa komitmen menjaga hutan bukan hanya menjadi pernyataan di hadapan dunia. Perlindungan hutan harus diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan, pemulihan kawasan terdegradasi, pengakuan hak masyarakat adat, serta penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Sebab, keberhasilan menjaga hutan Indonesia bukan hanya menentukan masa depan bangsa, tetapi juga berkontribusi terhadap keseimbangan iklim dunia. Menjaga hutan hari ini berarti menjaga kehidupan generasi mendatang.
(Diambil dari berbagai sumber)




Komentar