Penertiban & Operasi
Beranda / Penertiban & Operasi / Satgas PKH Siapkan Penertiban Kawasan Hutan yang Diduga Dikuasai Jaringan Perusahaan Terafiliasi AK

Satgas PKH Siapkan Penertiban Kawasan Hutan yang Diduga Dikuasai Jaringan Perusahaan Terafiliasi AK

JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan melakukan penertiban dan penguasaan kembali kawasan hutan yang diduga dikuasai atau dimanfaatkan secara ilegal oleh sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan AK. Langkah tersebut mencakup seluruh jaringan perusahaan terkait yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil rapat unsur pimpinan Satgas PKH pada Rabu (4/11/2026). Rapat yang berlangsung pukul 16.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin.

Berdasarkan hasil rapat, pimpinan Satgas PKH memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan serta pemanfaatan kawasan hutan yang diduga dilakukan secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan dalam jaringan tersebut. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari pendalaman dan verifikasi awal yang menemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan kawasan hutan.

Sebagai langkah konkret, Satgas PKH telah melakukan inventarisasi, verifikasi, dan penertiban terhadap kegiatan usaha serta penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan yang teridentifikasi dalam jaringan tersebut. Pelaksanaan penertiban dilakukan berdasarkan kewenangan Satgas PKH sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Barita menjelaskan, langkah penertiban tidak hanya mencakup penguasaan kembali kawasan hutan, tetapi juga penagihan denda administratif dan pemulihan aset sesuai hasil pemeriksaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan kembali dilakukan untuk memastikan kawasan hutan yang dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan dikembalikan ke dalam penguasaan negara.

Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP, Negara Kembali Kuasai Kawasan Hutan di Riau

Selain tindakan administratif, Satgas PKH menegaskan bahwa proses penertiban tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana selama proses pemeriksaan, perkara tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas PKH untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Satgas PKH juga menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi praktik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara melawan hukum, termasuk melalui jaringan perusahaan dan struktur pengendalian usaha yang berlapis. Seluruh proses penertiban akan dilaksanakan secara profesional, terukur, dan akuntabel.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam, mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan, serta menyelamatkan kekayaan negara. Pemerintah juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *